RESIKO PERUSAHAAN APABILA TENAGA KERJA DIKELOLA SENDIRI

1. Status tenaga kerja sesuai dengan perundang-undangan normative.


2. Status tenaga kerja condong ke KKWT, sedang untuk kedepan rawan konflik meskipun sesuai dengan permeate.


3. Syarat-syarat kondisi kerja sesuai dengan perundang-undangan dan tetap menjadi beban perusahaan.


4. Premie Jamsostek menjadi beban perusahaan.


5. Bantuan Hari Raya (BHR) menjadi beban perusahaan.


6. Pakaian seragam menjadi beban perusahaan.


7. Upah tenaga kerja disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di daerah setempat.


8. Perselisihan hubungan industrial kedepan melalui mediasi atau arbitrasi ketenagakerjaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung cenderung menyita waktu yang tidak efektif.


9. Pesangon walaupun berpegang pada KKWT apabila salah dalam menerapkan hukum ada kemungkinan tetap mengeluarkan biaya.


10. Ketentuan ketenagakerjaan yang baru masih samar